KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN DAMPAKNYA DALAM IMPLEMENTASI UPAH BURUH (STUDI KASUS PEMBERIAN UPAH BURUH DI KABUPATEN KARAWANG)

Abstract

Republik Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana tertuang dalam UUD NRI
Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) menegaskan seluruh aspek pembangunan termasuk
ekonomi perlu diatur termasuk penetapan upah minimum yang telah diatur dalam
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 88 sampai
dengan Pasal 98 dan peraturan pelaksana lainnya. Dinamika penetapan kebijakan
upah minimum dalam bingkai desentralisasi memiliki problematika. Kedudukan
pekerja/buruh dan pengusaha serta pemerintah menegaskan peran masing-masing
yang saling berhubungan (interdependensi) satu sama lain. Komitmen antara
stakeholders di dalam merumuskan, mensosialisasikan dan mengimplementasikan
berbagai kebijakan khususnya, penetapan UMK di Kabupaten Karawang yang
menjadi kewenangan dari Gubernur berdasarkan rekomendasi Bupati.