REFORMULASI KEBIJAKAN PEMILIHAN SERENTAK SEBAGAI STRATEGI PENCEGAHAN POLITIK UANG DALAM KAMPANYE

Abstract

Praktik politik uang dalam kampanye pemilihan umum merupakan fenomena yang sering terjadi, terutama di wilayah dengan tingkat kesejahteraan yang rendah. Dalam kondisi tersebut, pemilih cenderung menganggap pemberian insentif material sebagai bentuk kompensasi nyata yang lebih bernilai dibandingkan janji politik yang belum tentu terwujud setelah pemilu. Sebagian masyarakat secara terbuka menyampaikan istilah NPWP (Nomor Piro Wani Piro) kepada calon politikus sebagai bentuk negosiasi dalam pemilu, di mana pemilih secara eksplisit menanyakan jumlah uang yang bersedia diberikan oleh kandidat sebagai imbalan atas suara mereka. Fenomena ini berkontribusi terhadap penurunan kualitas demokrasi, karena proses pemilihan tidak sepenuhnya didasarkan pada visi dan program kerja kandidat, melainkan pada strategi pemberian manfaat finansial jangka pendek. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih ketat serta mekanisme pengawasan yang efektif guna memastikan bahwa pemilihan umum berlangsung secara adil, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik.