HAK DAN KEWAJIBAN WAJIB PAJAK SERTA OTORITAS PERPAJAKAN SETELAH KELUARNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN 

Oleh:
Evie Rachmawati Nur Ariyanti, Ita Nailul Mutiah
Fakultas Hukum Universitas YARSI
Email: evie.rachmawati@yarsi.ac.id

		Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak dan kewajiban Wajib Pajak serta Otoritas Perpajakan setelah keluar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Hak dan kewajiban keduanya mengalami perubahan dan penyesuaian. Pertama, Wajib Pajak berhak mengungkapkan ketidakbenaran laporan perpajakannya saat pemeriksaan. Kedua, sanksi denda atas ditolaknya keberatan dan banding Wajib Pajak menjadi lebih ringan. Ketiga, Wajib Pajak harus mengintegrasikan identitas perpajakannya dengan identitas kependudukan. Keempat, penyedia e-commerce wajib melakukan pemotongan atau pemungutan. Kelima, Otoritas perpajakan berhak menagih atas wanprestasi pembayaran angsuran atau penundaan pajak yang masih kurang dibayar. Keenam, penyidik pajak dapat melakukan pemblokiran atau penyitaan aset tersangka. Ketujuh, penurunan sanksi administratif pada surat ketetapan pajak kurang bayar. Kedelapan, pemberian data hanya berlaku pada proses penyidikan, penuntutan, dan kerja sama tertentu.

Kata Kunci: hak, kewajiban, pajak

		The law This study aims to analyze the rights and obligations of taxpayers and tax authorities after the issuance of Law Number 7 of 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations. Both rights and obligations undergo changes and adjustments. First, taxpayers have the right to disclose untruths in their tax reports during audits. Second, fines for refusing taxpayers' objections and appeals are lighter. Third, taxpayers must integrate their tax identity with their resident identity. Fourth, e-commerce providers are required to make deductions or collections. Fifth, the tax authority has the right to collect defaults on installment payments or postponement of taxes that are still underpaid. Sixth, tax investigators can block or confiscate assets of suspects. Seventh, reduction of administrative sanctions on underpaid tax assessment letters. Eighth, the provision of data only applies to certain processes of investigation, prosecution and cooperation.
Keywords: rights, obligations, tax regulation
	
PENDAHULUAN
	Sebenarnya dalam Prolegnas 2020, pemerintah telah menyiapkan Rancangan Undang-Undang Perpajakan dengan konsep omnibus law. Namun demikian, pada akhirnya beberapa revisi UU perpajakan dimasukkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UUCK). Hal ini terjadi karena sebagian revisi UU yang seharusnya masuk dalam Omnimbus Law Perpajakan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19. Revisi UU perpajakan yang masuk dalam UUCK adalah bagian dari omnibus law perpajakan yang belum masuk di UU tersebut.
		Namun demikian, hal ini ternyata belum cukup bagi otoritas perpajakan di Indonesia karena pada tanggal 29 Oktober 2021 diundangkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Peraturan ini terdiri atas 9 (sembilan) bab yang memiliki 6 (enam) ruang lingkup pengaturan, yakni Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Program Pengungkapan Sukarela (PPS), Pajak Karbon, serta Cukai. Berbeda dengan yang lain, PPS dan Pajak Karbon merupakan hal baru yang diatur dalam UU HPP. Sebelum ini, beberapa pasal dari UU KUP, UU PPN, dan UU PPh telah mengalami perubahan dalam UUCK. 
		Pemerintah optimis akan mampu menambah penerimaan pajak mulai tahun depan dengan disahkannya undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan. Menteri Keuangan menegaskan nilai tambahan penerimaan pajak tahun 2022 bisa mencapai Rp139,3 triliun. Pengetahuan di dalam bidang perpajakan tentu saja bukan sesuatu yang bisa dapat dipahami dengan mudah oleh sebagian orang, hal ini tentu akan mempengaruhi Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Pengetahuan akan perpajakan bukan hanya sebatas melakukan pembayaran pajak tetapi juga mengetahui bagaimana melakukan pelaporan atas apa yang sudah dibayarkan oleh Wajib Pajak dan yang lebih utama lagi adalah wajib pajak harus dapat mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai seorang wajib pajak. Secara sederhana hak dan kewajiban ini dapat diklasifikasikan dalam 2 (dua) bagian yaitu dalam lingkup hukum yang diistilahkan dengan legal rights dan dalam lingkup administratif yang diistilahkan dengan administrative rights. Hak-hak hukum mencakup hak-hak yang berkaitan dengan keabsahan tertentu (specific validity), pelaksanaan dan aplikasi dari hukum pajak. Hak administratif adalah hak-hak umum bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya untuk mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dan menginginkan adanya keadilan dan efisiensi dalam operasional sehari-hari administrasi perpajakan, pemungutan pajak dan proses penyelenggaraannya.
		Sedemikian cepatnya perubahan terhadap peraturan perpajakan, membawa kekhawatiran timbulnya kebingungan di masyarakat dalam hal ini Wajib Pajak saat membaca peraturan yang ada. Selain itu diharapkan jangan sampai Wajib Pajak terlewat dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya untuk    tiap-tiap kebijakan yang sudah dibuat. Perlu diketahui, bahwa sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah self assessment system, yaitu Wajib Pajak yang berperan utama dalam melakukan proses menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan kewajiban pajaknya sendiri. Sistem ini juga menjadi awal timbulnya sengketa antara Wajib Pajak dengan Otoritas Perpajakan yang dalam hal ini adalah Direktur Jenderal Pajak. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji tentang hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Otoritas Perpajakan setelah dikeluarkannya UU HPP. 
		
TINJAUAN PUSTAKA
		Hukum pajak merupakan keseluruhan aturan yang meliputi kewenangan pemerintah dalam melakukan pemungutan pajak dan hubungan antara negara dengan Wajib Pajak (perorangan atau badan usaha). Seperti Kitab              Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berisi hukum material, sedangkan hukum formalnya diatur dalam Herziene Indonesisch Reglement (HIR), hukum pajak juga meliputi hukum pajak material dan hukum formal.
		Hukum pajak material memuat norma-norma yang menerangkan keadaan, perbuatan-perbuatan dan peristiwa hukum (objek) yang harus dikenakan pajak, siapa-siapa (subjek) yang harus dikenakan pajak, berapa besar pajaknya (tarif), dengan perkataan lain segala sesuatu tentang timbulnya, besarnya dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. Termasuk peraturan-peraturan ynag memuat kenaikan-kenaikan, denda dan              hukuman-hukuman atas tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana mestinya serta cara-cara pembebasan dan pengembalian pajak dan ketentua-ketentuan yang memberi hak tagihan kepada fiskus.
		Hukum pajak formal adalah kumpulan kaidah hukum yang mengatur tentang bagaimana cara melaksanakan dan mempertahankan hukum pajak material. Sebenarnya hukum pajak formal berupaya untuk menjamin agar kaidah hukum pajak material ditegakkan. Hukum pajak formal pada hakikatnya bersifat mengabdi pada hukum pajak material, artinya keberadaan hukum pajak formal menyesuaikan dengan kebutuhan yang dikehendaki untuk berlakunya hukum pajak material secara efektif, maka keberadaan hukum pajak formal memegang peranan penting.
		Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang paling besar dalam memberikan kontribusi di dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Indonesia juga telah mengatur hal keuangan khususnya pajak sebagai salah satu sumber pendapatan negara dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal ini juga menegaskan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Pengaturan ini sesuai dengan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum sehingga semua kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah juga harus berlandaskan pada hukum.
		Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN) Orang Pribadi menjadi Wajib Pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). SPDN Badan menjadi Wajib Pajak sejak saat didirikan, atau bertempat kedudukan di Indonesia. Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN)  baik orang pribadi maupun badan sekaligus menjadi Wajib Pajak karena menerima dan/atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia atau menerima dan/atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia. Dengan perkataan lain, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif.
		Berdampingan dengan kewajiban adalah hak. Wajib Pajak mempunyai hak yang wajib diindahkan oleh pihak administrasi pajak. Hak-hak Wajib Pajak dapat digunakan atau dimanfaatkan pada saat tertentu. Jika hak-haknya dilanggar oleh pihak administrasi pajak, maka Wajib Pajak dapat mengajukan masalahnya ke hadapan pejabat atasan orang yang melanggar haknya, atau bila perlu mengajukannya ke hadapan lembaga peradilan pajak. Beberapa hak Wajib Pajak adalah sebagai berikut:  
1. mengajukan keberatan, banding, dan peninjauan kembali; 
2. memperoleh kembali kelebihan pembayaran pajak; 
3. mengajukan permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
		Setelah tahun 1983, peraturan perpajakan juga mengalami beberapa kali perubahan yang bersifat penyempurnaan, salah satunya adalah UU PPh. Jika dibandingkan dengan UU KUP dan UU PPN, maka UU perpajakan yang sudah lebih dari 3 (tiga) kali mengalami perubahan sampai sebelum dikeluarkannya UUCK adalah UU PPh. Setelah di UUCK, ketentuan pajak penghasilan mengalami perubahan kembali dalam UU HPP. Sejak tahun 1983, dinamisasi peraturan perundang-undangan pajak telah tumbuh. Dinamisasi peraturan perundang-undangan pajak merupakan hal yang positif. Keberhasilan suatu kebijakan perpajakan tidak hanya dapat dicapai hanya dengan melakukan perubahan di bidang peraturan perpajakan, namun harus pula ditunjang berbagai kebijakan yang lain. Pada prinsipnya, suatu kebijakan perpajakan dapat disebut sebagai berhasil apabila kepatuhan sukarela Wajib Pajak meningkat. Adapun yang dimaksud dengan kepatuhan tersebut tidak hanya ditujukan kepada kepatuhan Wajib Pajak, melainkan juga kepatuhan sukarela dari aparat perpajakan untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
		Undang-undang pajak tidak pernah menegaskan siapa dan bagaimana kriteria dari Wajib Pajak yang tergolong patuh. Wajib Pajak dapat digolongkan sebagai Wajib Pajak patuh jika memenuhi kriteria sebagai berikut:
1.	Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dalam 2 (dua) tahun terakhir;
2.	Dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari  3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut;
3.	SPT Masa yang terlambat sebagaimana di atas telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa pajak berikutnya;
4.	Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan STP yang diterbitkan untuk      2 (dua) masa pajak terakhir;
5.	Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir; dan
6.	Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) harus dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau dengan pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal. 
 
METODE PENELITIAN
Sebenarnya tidak ada definisi penelitian yang bersifat umum karena terdapat bermacam-macam jenis penelitian sesuai dengan disiplin ilmu        masing-masing. Setiap disiplin ilmu memiliki istilah khusus yang berlaku di bidang ilmunya, atau makna suatu istilah mungkin berbeda dengan makna dalam disiplin ilmu lain meskipun istilahnya itu sama.
Penelitian hukum dipilah menjadi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum normatif sering disebut penelitian hukum doktrinal. Dalam hal ini, hukum sering dikonsepsikan sebagai law in the books sehingga sumber data hanyalah bersifat data sekunder. Intinya hanya menggunakan bahan kepustakaan (literary study). Penelitian hukum sosiologis juga menggunakan data sekunder di awalnya yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan sebagai pendukung. 
Penelitian yang mengkaji hak dan kewajiban wajib pajak serta otoritas perpajakan setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan termasuk dalam penelitian hukum normatif. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif analitis. Data yang terkumpul selanjutnya diolah, disistematisir sesuai dengan urutan permasalahan dan dianalisis. Data yang diperoleh disajikan secara kualitatif, yakni dengan uraian-uraian berupa kalimat yang tersusun secara sistematis sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

HASIL PENELITIAN
		Setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, ketentuan mengenai pajak mengalami perubahan yang sangat prinsipil. Hal ini merupakan perkembangan positif agar penguasa tidak sewenang-wenang membebankan pungutan yang bersifat memaksa kepada warga negara sebagai perwujudan dari negara hukum. UU perpajakan sebagai bagian dari hukum positif membedakan ketentuan yang bersifat formal atau prosedural dan ketentuan yang material sifatnya. Ketentuan material perpajakan yang diatur dalam undang-undang tersendiri adalah sebagai berikut:
1.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan; 
2.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
3.	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.
		Ketentuan material dan formal perpajakan yang diatur dalam satu     undang-undang adalah sebagai berikut:
1.	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
2.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas           Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan;
3.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas           Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;
4.	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas            Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Cukai;
5.	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi.
		Ketentuan formal perpajakan yang diatur dalam undang-undang tersendiri adalah sebagai berikut:
1.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang;
2.	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas            Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang  Penagihan Pajak Penghasilan Dengan Surat Paksa;
3.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. 
		Hukum pajak yang bersumber dari undang-undang pajak termasuk dari bagian yang tidak terpisahkan dari hukum publik yang mengutamakan pemenuhan kewajiban daripada hak. Penggunaan hak dilakukan untuk mendapatkan perlindungan hukum saat Otoritas Perpajakan atau Pejabat Pajak melaksanakan kewenangannya. Berikut ini yang termasuk sebagai hak-hak Wajib Pajak berdasarkan undang-undang adalah sebagai berikut:
1.	Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pengarahan dari otoritas perpajakan;
2.	Hak untuk membetulkan Surat Pemberitahuan (SPT) baik SPT Tahunan maupun SPT Masa;
3.	Hak untuk memperpanjang waktu penyampaian SPT;
4.	Hak untuk menunda atau mengangsur pembayaran pajak;
5.	Hak untuk memperoleh kembali kelebihan pembayaran pajak;
6.	Hak untuk mengajukan keberatan dan banding.
		Hak Wajib Pajak adalah mendapat pembinaan dan pengarahan dari Otoritas Perpajakan. Bimbingan, konsultasi dan konseling awalnya dilakukan Account Representative (AR) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP). AR sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 98/KMK.01/2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan                              Nomor 68/PMK.01/2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 98/KMK.01/2006 tentang Account Representative Pada Kantor Pelayanan Pajak yang Telah Mengimplementasikan Organisasi Modern, bertugas untuk:
1.	melakukan pengawasan kepatuhan perpajakan Wajib pajak; 
2.	bimbingan/himbauan dan konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak;
3.	penyusunan profil Wajib Pajak;
4.	analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka intensifikasi; dan
5.	melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku.
		Tugas AR diubah dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.01/2015 tentang Account Representative Pada Kantor Pelayanan Pajak. AR dalam Pasal 2 dibagi menjadi AR yang menjalankan fungsi pelayanan dan konsultasi Wajib Pajak serta AR yang menjalankan fungsi pengawasan dan penggalian potensi Wajib Pajak. Sesuai dengan Pasal 3, AR yang menjalankan fungsi pelayanan dan konsultasi Wajib Pajak mempunyai tugas sebagai berikut:
1.	melakukan proses penyelesaian permohonan Wajib Pajak;
2.	melakukan proses penyelesaian usulan pembetulan ketetapan pajak;
3.	melakukan bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak; dan
4.	melakukan proses penyelesaian usulan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.
		Pasal selanjutnya, AR yang menjalankan fungsi pengawasan dan penggalian potensi Wajib Pajak bertugas antara lain sebagai berikut:
1.	melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak;
2.	menyusun profil Wajib Pajak;
3.	analisis kinerja Wajib Pajak; dan
4.	rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka intensifikasi dan himbauan kepada Wajib Pajak.
		Saat ini tugas AR kembali mengalami perubahan dengan keluarnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.01/2021 tentang Account Representative Pada Kantor Pelayanan Pajak, yakni sebagai berikut:
1.	melaksanakan analisis, penjabaran, dalam rangka memastikan wajib
dan pengelolaan pajak mematuhi peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pendataan serta pemetaan (mapping) subjek dan objek pajak;
2.	melaksanakan kegiatan penguasaan wilayah, pengamatan potensi pajak, dan penguasaan informasi;
3.	melaksanakan pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan;
4.	melaksanakan pengawasan kepatuhan perpajakan wajib pajak;
5.	menyusun konsep imbauan dan melaksanakan konseling kepada wajib pajak;
6.	melaksanakan pengawasan dan pemantauan tindak lanjut data dan informasi termasuk namun tidak terbatas pada data surat pemberitahuan, data pihak ketiga, dan data pengampunan pajak; dan
7.	melaksanakan pengelolaan administrasi penetapan dan menyusun konsep penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan.
		Pengaturan di atas menunjukkan AR yang dulu berperan dalam bimbingan dan konseling kini berfokus pada pengawasan pajak. Fungsi pelayanan pajak dialihkan kepada pejabat lain, yaitu fungsional Penyuluh Pajak dan Asisten Penyuluh Pajak berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pajak dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Pajak. 
		Wajib Pajak juga memiliki hak untuk membetulkan SPT. Surat Pemberitahuan berdasarkan Pasal 1 Angka 3 UU KUP adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. SPT terbagi menjadi SPT Tahunan dan SPT Masa. 
		Berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) UU KUP, Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan. Walaupun Dirjen Pajak telah melakukan pemeriksaan, Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dengan syarat Dirjen Pajak belum menerbitkan surat ketetapan pajak. Ketentuan Pasal 8 Ayat (4) UU KUP ini kini telah diubah dalam UU HPP, yakni sepanjang Dirjen Pajak belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP). 
		Wajib Pajak sesuai dengan Pasal 3 Ayat (4) UU KUP juga mempunyai hak untuk memperpanjang waktu penyampaian SPT paling lama 2 (dua) bulan dengan mengajukan secara tertulis atau dengan cara lain. Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT), pengajuan perpanjangan SPT Tahunan disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan berakhir dengan dilampiri
a.	penghitungan sementara pajak terutang dalam 1 (satu) Tahun Pajak yang batas waktu penyampaiannya diperpanjang;
b.	laporan keuangan sementara; dan
c.	Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang, dalam hal terdapat kekurangan pembayaran pajak.
		Selain mengajukan penundaan penyampaian SPT, Wajib Pajak berdasarkan Pasal 9 Ayat (4) UU KUP memiliki hak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak termasuk kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Pajak Penghasilan. Ketentuan ini lebih lanjut diatur dalam Pasal 21 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Permohonan disampaikan secara tertulis atau elektronik melalui saluran tertentu yang disampaikan Dirjen Pajak dengan mencantumkan:
a.	jumlah utang pajak yang pembayarannya dimohonkan untuk diangsur, masa angsuran, dan besarnya angsuran; atau
b.	jumlah utang pajak yang pembayarannya dimohonkan untuk ditunda dan jangka waktu penundaan. 
		Surat permohonan dilampiri alasan dan bukti kesulitan likuiditas atau keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak berupa laporan keuangan interim, laporan keuangan, atau catatan tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto. Disampaikan paling lama pada saat SPT Tahunan disampaikan, untuk kekurangan pembayaran pajak dan/ atau sebelum Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak  sesuai dengan UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Tentu saja penundaan ini tidak menghilangkan sanksi bunga.
		Wajib Pajak berhak memperoleh kembali kelebihan pembayaran pajak atau restitusi yang tercantum dalam Pasal 17 UU KUP. Restitusi pajak dapat dilakukan jika terjadi dua kondisi, yakni terjadi kelebihan pembayaran pajak dan adanya pembayaran atas pajak yang tidak seharusnya terutang. Dirjen Pajak menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) setelah melakukan penelitian atas permohonan restitusi dari Wajib Pajak Kriteria Tertentu, Wajib Pajak Persyaratan Tertentu, atau PKP berisiko rendah. Wajib Pajak Kriteria Tertentu berhak mendapat restitusi setelah ditetapkan Dirjen Pajak dengan pertimbangan yakni  tepat waktu menyampaikan SPT dan tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak. Kemudian, laporan keuangannya diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut. Terakhir, tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.
		Wajib Pajak Persyaratan Tertentu yang berhak mendapatkan restitusi pajak  adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha yang menyampaikan SPT Tahunan PPh lebih bayar restitusi. Kriteria lainnya adalah Wajib  Pajak Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang menyampaikan SPT Tahunan PPh lebih bayar restitusi, dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp 100 juta. Kriteria lainnya adalah Wajib Pajak Badan yang menyampaikan SPT Tahunan PPh lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp 1 miliar dan PKP yang menyampaikan SPT Masa Pajak PPN lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp 5 miliar.
		PKP yang masuk dalam kategori berisiko rendah dan berhak mendapatkan restitusi adalah perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek, BUMN dan BUMD, PKP yang telah ditetapkan sebagai Mitra Utama Kepabeanan, PKP yang telah ditetapkan sebagai Operator Ekonomi Bersertifikat (Authorized Economic Operator), serta Produsen yang memiliki tempat untuk melakukan kegiatan produksi, PKP dengan persyaratan tertentu, Pedagang Besar Farmasi, Distributor Alat Kesehatan, serta perusahaan yang dimiliki secara langsung oleh BUMN dengan kepemilikan saham lebih dari 50% (lima puluh persen) yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan BUMN induk sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Restitusi ini lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.03/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 Tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
		Saat selesai dilakukan pemeriksaan, Dirjen Pajak akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP). Bagi Wajib Pajak yang tidak puas atas SKP yang diterbitkan, maka diberikan kesempatan untuk mengajukan upaya keberatan kepada Kepala KPP di mana Wajib Pajak terdaftar. Dasar hukum mekanisme keberatan diatur dalam Pasal 25 UU KUP dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202 /PMK.03/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan dengan syarat-syarat sebagai berikut:
1.	Satu Keberatan harus diajukan untuk satu jenis dan satu tahun/masa pajak; 
2.	Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia; 
3.	Wajib menyatakan alasan-alasan secara jelas; 
4.	Wajib menyebutkan jumlah pajak yang terutang menurut penghitungan Wajib Pajak.
5.	1 (satu) keberatan diajukan hanya untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak, untuk 1 (satu) pemotongan pajak, atau untuk 1 (satu) pemungutan pajak;
6.	Wajib Pajak telah melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil verifikasi sebelum Surat Keberatan disampaikan.
		Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKP atau sejak tanggal dilakukan pemotongan/ pemungutan, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena di luar kekuasaannya. Jika lewat tiga bulan, surat keberatan tidak dianggap karena tidak memenuhi syarat formal. Jika Wajib Pajak tidak puas dengan keputusan keberatan, maka dapat mengajukan banding ke pengadilan pajak berdasarkan Pasal 27 UU KUP dan UU Pengadilan Pajak. 
		Sejak dikeluarkan UU HPP, terjadi perubahan terhadap besaran sanksi baik di keberatan maupun banding, yakni menjadi lebih ringan. Berdasarkan     Pasal 25 UU KUP,  jika keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, maka Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Namun kini, diturunkan menjadi 30% (tiga puluh persen). Penurunan sanksi ini juga terjadi pada banding. Jika dulunya banding Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, dikenai denda sebesar 100% (seratus persen), maka sekarang diturunkan menjadi 60% dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. 
		UU HPP juga menambah ketentuan yang tidak diatur sebelumnya berkaitan dengan Peninjauan Kembali (PK) dalam Pasal 27 Ayat (5e), (5f), dan (5g). Pelaksanaan putusan Pengadilan Pajak terus berjalan, apabila Wajib Pajak atau Dirjen Pajak mengajukan PK. Jika keluar putusan yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, maka dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan putusan PK dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Surat Tagihan Pajak (STP) atas sanksi administratif ini diterbitkan paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal diterima putusan PK oleh Dirjen Pajak.
		Pengharmonisasian berbagai peraturan perpajakan dalam satu UU mempunyai tujuan yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (2) UU HPP sebagai berikut:
1.	meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian; 
2.	mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera; 
3.	mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum; melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, dan perluasan basis perpajakan; dan 
4.	meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak.
		Seseorang menjadi Wajib Pajak karena memenuhi syarat sujektif dan objektf untuk dikenakan pajak. Sesuai dengan peraturan perpajakan, maka Wajib Pajak mempunyai kewajiban-kewajiban sebagai berikut:
1.	Kewajiban untuk mendaftarkan diri
2.	Kewajiban untuk mengisi dan menyampaikan SPT;
3.	Kewajiban untuk membayar dan menyetor pajak;
4.	Kewajiban untuk melakukan pembukuan dan/atau pencatatan;
5.	Kewajiban untuk menaati pemeriksaan pajak;
6.	Kewajiban untuk melakukan pemotongan atau pemungutan pajak;
7.	Kewajiban untuk membuat faktur pajak.
		Wajib Pajak yang sudah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai peraturan perpajakan, wajib mendaftarkan diri pada Kantor Ditjen Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Setelah keluarnya UU HPP terdapat aturan baru berupa pengintegrasian NPWP dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU KUP. Berdasarkan ketentuan ini NIK akan berfungsi menjadi NPWP. Ketentuan ini ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, Dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah dan mulai berlaku 14 Juli 2022. Setiap Wajib Pajak wajib melakukan validasi NIK melalui aplikasi DJP online  untuk melakukan pemadanan dengan data kependudukan yang tercatat dalam Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil). NPWP lama masih dapat digunakan hanya sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.
		Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas dalam Bahasa Indonesia serta menyampaikannya ke kantor pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan. Sesuai dengan perkembangan teknologi untuk pengisian dan penyampaian SPT kini menggunakan aplikasi e-filling. Batas waktu penyampaian SPT Masa adalah paling lama 20 (duapuluh) hari setelah akhir Masa Pajak. Jika terlambat, maka dikenai sanksi administrasi sebesar denda sebesar     Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk SPT Masa dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk SPT Masa lainnya. SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak. Jika terlambat, maka dikenai denda Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). SPT Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan paling lambat 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak. Jika terlambat, maka dikenai denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
		Kewajiban Wajib Pajak lainnya adalah melakukan pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan ke kas negara melalui bank persepsi maupun kantor pos. Pembayaran atau penyetoran pajak dilakukan dengan surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan itu. Mekanisme pembayaran pajak dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) jenis yaitu membayar sendiri pajak yang terutang, membayar PPh melalui pemotongan dan pemungutan oleh pihak lain, membayar PPN kepada pihak penjual atau pemberi jasa ataupun oleh pihak yang ditunjuk pemerintah, dan pembayaran pajak-pajak lainnya.
		Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta Wajib Pajak badan di Indonesia diwajibkan membuat pembukuan sesuai dengan Pasal 28 UU KUP. Namun demikian, bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan, tetap wajib melakukan pencatatan. Mereka diperbolehkan menghitung penghasilan netonya dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas menggunakan penghitungan ini.
		Pada saat Otoritas Pajak melakukan pemeriksaan, maka Wajib Pajak harus menaati ketentuan dalam pemeriksaan pajak, seperti wajib memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, memberi kesempatan untuk memasuki tempat ruangan yang dipandang perlu, dan memberi bantuan untuk kelancaran pemeriksaan, serta memberikan keterangan yang diperlukan Pemeriksa Pajak. Berdasarkan Pasal 29 Ayat (3) UU KUP, Wajib Pajak yang diperiksa wajib:
a.	memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
b.	memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
c.	memberikan keterangan lain yang diperlukan.
		Dirjen Pajak wajib menyampaikan hasil pemeriksaan melalui surat pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak. Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan (PAHP). Ketentuan ini kini juga diatur dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. Peraturan Pemerintah ini baru diterbitkan pada tanggal 12 Desember 2022.
		Kewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan pajak dilakukan oleh Wajib Pajak yang bertindak sebagai pemberi kerja atau penyelenggara kegiatan. Mereka wajib menyetorkan ke kas negara. Hal ini sesuai dengan prinsip withholding system. UU HPP menambahkan tentang penujukkan pihak lain oleh menteri keuangan sebagai pemotong atau pemungut pajak. Ketentuan Pasal 32 A UU KUP ini sebagai ketentuan baru yang disisipkan. Pihak lain yang dimaksud merupakan pihak yang terlibat langsung atau memfasilitasi transaksi antarpihak yang bertransaksi. Pihak tersebut bisa merupakan penyelenggara sistem elektronik maupun marketplace atau penyedia jasa penyelenggaraan e-commerce. Pihak lain yang tidak memenuhi ketentuan tersebut, dapat dikenai sanksi berupa pemutusan akses setelah diberikan teguran. 
		Tindak lanjut dari ketentuan di atas salah satunya adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69 /PMK.03/2022 Tentang Pajak Penghasilan Dan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Peraturan ini berlaku sejak 1 Mei 2022 Selain PPh, peraturan ini mengatur pengenaan PPN yang berlaku atas penyerahan jasa penyelenggaraan teknologi (fintech) oleh pengusaha. Penyelenggara fintech meliputi penyedia jasa pembayaran (payment), penyelenggara penyelesaian transaksi investasi, penghimpunan modal (crowdfunding), layanan pinjam meminjam, pengelolaan investasi, penyediaan produk asuransi online, pendukung pasar, serta layanan pendukung keuangan digital, dan aktivitas jasa keuangan lainnya. Penyedia jasa pembayaran lainnya, berupa uang elektronik (e-money), dompet elektronik (e-wallet), gerbang pembayaran (payment gateway), layanan switching, kliring, penyelesaian akhir, dan transfer dana. Adapun, pendukung keuangan digital dan aktivitas jasa keuangan lainnya, antara lain berupa e-wakaf, e-zakat, robo advise, dan produk berbasis aplikasi blockchain. Seperti diketahui, tarif PPN yang berlaku saat ini adalah sebesar 11 persen berdasarkan UU HPP.
		Selanjutnya, pengenaan PPh berlaku terhadap pemberi pinjaman yang memperoleh penghasilan berupa bunga pinjaman atau imbal hasil. Penghasilan itu wajib dilaporkan dalam SPT. Pemberi pinjaman dikenakan PPh Pasal 23 dengan tarif 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto bunga, jika merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri dan BUT. Sementara, pemberi pinjaman dikenakan PPh Pasal 26 dengan tarif 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto bunga, bila merupakan Wajib Pajak Luar Negeri selain BUT.
		Tindak lanjut lainnya dari Pasal 32A UU HPP adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68 /PMK.03/2022 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto. Transaksi yang akan dipungut pajak, yakni jasa penyediaan sarana elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan aset kripto oleh penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik. Jasa kena pajak berupa jasa verifikasi transaksi aset kripto dan/atau jasa manajemen kelompok penambang aset kripto (mining pool) oleh penambang aset kripto. Ini termasuk pada jual beli aset kripto dengan mata uang fiat, tukar menukar aset kripto dengan aset kripto lainya, serta tukar menukar aset kripto dengan barang selain aset kripto atau jasa. Penyelenggara perdagangan termasuk yang menyediakan transaksi jual beli aset kripto dengan mata uang fiat, tukar menukar aset kripto, dan dompet elektronik meliputi deposit, penarikan dana, pemindahan aset kripto ke akun pihak lain, dan penyediaan dan/atau pengelolaan media penyimpanan aset kripto.
		Tarif PPN yang dipungut dan disetor pedagang fisik aset kripto sebesar 1% (satu persen) dikali nilai transaksi kripto. Bila perdagangan tidak dilakukan pedagang fisik aset kripto, maka PPN yang dipungut dan disetor sebesar 2% (dua persen) dikali nilai transaksi kripto. Atas penyerahan jasa verifikasi transaksi aset kripto dan mining pool, PPN yang harus dipungut dan disetor sebesar 10% (sepuluh persen) dari tarif PPN umum, yaitu 1,1% (satu koma satu persen) dikali dengan nilai berupa uang atas aset kripto yang diterima penambang.
		Pasal 19 dalam PMK ini mengatur pajak yang diterima oleh penjual aset kripto, penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik, dan penambang merupakan penghasilan yang terutang. Penjual aset kripto adalah orang pribadi atau badan yang melakukan penjualan ataupun pertukaran aset kripto. Penjual itu dikenai PPh Pasal 22 yang bersifat final dengan tarif 0,1% (nol koma satu persen). PPh Pasal 22 dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh penyelenggara perdagangan. Bila penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik bukan pedagang fisik aset kripto, PPh Pasal 22 bersifat final yang dipungut sebesar 0,2% (nol koma dua persen). Bagi penambang, pengenaan PPh Pasal 22 bersifat final dengan tarif 0,1% (nol koma satu persen). Bagi penambang, PPh Pasal 22 harus disetorkan sendiri. Dasar penarikan PPN dan PPh ini dilihat dari pergerakan aset kripto itu sendiri. Ketika aset itu bergerak, dari satu akun ke akun lain. Apakah itu dalam konteks jual-beli atau dalam konteks tukar-menukar, itu terutang PPN. Pemerintah membedakan tarif PPN aset kripto berdasarkan izin Bappebti. Jika dilakukan melalui exchanger terdaftar, tarif PPN yang dikenakan sebesar 0,11% (nol koma sebelas persen). Exchanger tidak terdaftar, tarif PPN menjadi sebesar 0,22% (nol koma dua puluh dua persen).
		Bagi mereka yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP harus menerbitkan faktur pajak sebagai tanda bukti telah memungut pajak dari pembeli atas barang atau jasa kena pajak tersebut. Pemerintah sudah mengatur kembali ketentuan mengenai faktur pajak melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2022 Tentang Faktur Pajak. Peraturan ini memberikan kepastian hukum pasca memasuki era e-Faktur.
		Otoritas perpajakan atau fiskus mempunyai hak-hak yang diatur dalam undang-undang perpajakan sebagai berikut:
1.	Menerbitkan NPWP dan/atau mengukuhkan PKP secara jabatan;
2.	Menerbitkan surat tagihan pajak;
3.	Melakukan pemeriksaan dan penyegelan;
4.	Melakukan penyidikan;
5.	Menerbitkan surat paksa dan melakukan penyitaan.
		Dirjen Pajak dapat menerbitkan NPWP dan/atau mengukuhkan PKP secara jabatan. Hal ini dilakukan jika Wajib Pajak atau PKP tidak melaksanakan kewajibannya. NPWP secara jabatan yang terbit didasarkan dari hasil penelitian administrasi dan juga verifikasi data ataupun informasi yang dimiliki oleh Dirjen Pajak. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.05/2021, pemberian NPWP secara jabatan ini dapat diberikan bagi debitur Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan plafon kredit atau pembiayaan paling tinggi sampai dengan Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).
		Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat untuk melakukan penagihan pajak atau sanksi administrasi berupa denda atau bunga yang berfungsi sebagai koreksi pajak terutang, sarana mengenakan sanksi kepada Wajib Pajak, serta sarana menagih pajak. STP ini mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Surat Ketetapan Pajak (SKP). Berkaitan dengan STP terdapat ketentuan baru  dalam UU HPP, yakni Dirjen Pajak dapat menerbitkan STP apabila terdapat jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar dalam jangka waktu sesuai dengan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (4). Ketentuan yang diatur dalam Pasal 14 Ayat (1) huruf i UU KUP ini pada intinya mengatur tentang penagihan atas wanprestasi pembayaran angsuran/penundaan kurang bayar SPT Tahunan.
		Dirjen Pajak sesuai Pasal 29 UU KUP berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan          perundang-undangan perpajakan. Petugas pemeriksa harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan surat perintah pemeriksaan serta memperlihatkannya kepada Wajib Pajak yang diperiksa. Saat menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib pajak, Pemeriksa Pajak berwenang melakukan penyegelan tempat/ atau ruang tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak. 
		Penyegelan dilakukan untuk memperoleh atau mengamankan buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik, dan benda-benda lain yang dapat memberi petunjuk tentang kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak yang diperiksa agar tidak dipindahkan, dihilangkan, dimusnahkan, diubah, dirusak, ditukar, atau dipalsukan. Pemeriksaan dan penyegelan oleh Fiskus dilakukan jika Wajib Pajak tidak memberikan kesempatan kepada mereka saat dilakukan pemeriksaan pajak. Pemeriksaan dan Penyegelan diatur Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan yang selanjutnya diubah dalam Peraturan Menteri Keuangan      Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11     Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
		Tindakan penyidikan dapat dilakukan Fiskus, jika ada dugaan tindak pidana pajak. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya. UU HPP menambahkan pengaturan baru terkait dengan kewenangan penyidikan. Penyidik berhak untuk melakukan pemblokiran harta kekayaan milik tersangka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/ atau penyitaan harta kekayaan milik tersangka sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana, termasuk tetapi tidak terbatas dengan adanya izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Hal ini tercantum dalam Pasal 44 Ayat (2) Huruf j UU KUP.
		Jika Wajib Pajak tidak melunasi utang pajak yang telah jatuh tempo dan telah diterbitkan surat teguran, maka Fiskus memilik hak untuk menerbitkan surat paksa agar Wajib Pajak dalam waktu 2x24 jam harus melunai utang pajaknya. Jika dalam jangka waktu tersebut tetap tidak dilunasi, maka Fiskus dapat menindaklanjutinya dengan melaksanaka penyitaan terhadap kekayaan Wajib Pajak.
	Kewajiban-kewajiban fiskus yang diatur dalam undang-undang perpajakan adalah sebagai berikut:
1.	Melakukan penyuluhan kepada Wajib Pajak;
2.	Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak;
3.	Merahasiakan Data Wajib Pajak.
		Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun nonpemerintah. Pejabat yang melaksanakan penyuluhan diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pajak dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Pajak. 
		Penyuluh Pajak dan Asisten Penyuluh Pajak bertugas untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan dan pengembangan penyuluhan di bidang perpajakan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perpajakan, serta mengubah perilaku masyarakat Wajib Pajak agar semakin paham, sadar, dan peduli dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Perbedaan keduanya terletak pada kategorinya di mana Penyuluh Pajak termasuk dalam jabatan fungsional kategori keahlian sehingga Penyuluh Pajak dapat menyusun rekomendasi pengembangan penyuluhan, sedangkan yang satunya termasuk jabatan fungsional kategori keterampilan.
		Setelah melakukan pemeriksaan, Fiskus wajib menerbitkan SKP. Wajib Pajak yang mendapat SKP karena kurang bayar, maka harus melunasi kekurangan jumlah pajak serta sanksi yang besarnya tergantung pada alasan yang mendasari diterbitkannya SKPKB. Pada UU HPP, sanksi ini mengalami penurunan. 
		Sanksi ini diatur dalam Pasal 13 Ayat (3) UU KUP. Jika diterbitkannya SKPKB karena tidak menyampaikan SPT pada waktunya serta telah ditegur secara tertulis, maka Wajib Pajak harus melunasi jumlah pajak dalam SKPKB ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga. Untuk PPh yang tidak atau kurang dibayar dalam 1 (satu) Tahun Pajak tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dihitung berdasarkan suku bunga acuan ditambah 20% (dua puluh persen) dan dibagi 12 yang berlaku pada tanggal dimulainya perhitungan sanksi. Bunga dari PPh yang tidak atau kurang dipotong atau dipungut adalah tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dihitung berdasarkan suku bunga acuan ditambah 20% (dua puluh persen) dan dibagi 12 yang berlaku pada tanggal dimulainya perhitungan sanksi. PPN dan PPnBM yang tidak atau kurang dibayar serta  PPh yang dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetor sanksinya adalah kenaikan 75% (tujuh puluh lima persen).
		Apabila dicermati dengan ketentuan sebelum diubah, maka sanksi administrasi yang diterapkan mengalami penurunan. Sanksi untuk PPh yang tidak atau kurang bayar dalam satu tahun pajak awalnya adalah sanksi kenaikan 50% (lima puluh persen). PPh yang tidak atau kurang dipotong atau dipungut awalnya sanksi kenaikan 100% (seratus persen).  PPN dan PPnBM yang tidak atau kurang dibayar serta  PPh yang dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetor awalnya sanksinya adalah kenaikan 100% (seratus persen).
		Fiskus dilarang mengungkap kerahasiaan Wajib Pajak kepada pihak lain atas segala sesuatu yang menyangkut masalah perpajakan yang diketahuinya. Hal ini sesuai dengan Pasal 34 UU KUP. Pada UU HPP, ketentuan ini tidak berlaku dalam rangka penyidikan, penuntutan, atau dalam rangka mengadakan kerja sama dengan lembaga negara, instansi pemerintah, badan hukum yang dibentuk melalui Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah, atau pihak lain, Menteri Keuangan berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat untuk memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk. Ketentuan yang diubah ini tercantum dalam Pasal 34 Ayat (3)      UU KUP.
		
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
		Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Otoritas Perpajakan mengalami perubahan dan penyesuaian dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Perubahan tersebut antara lain sebagai berikut:
1.	Sesuai dengan Pasal 8 Ayat (4) UU KUP, Wajib Pajak walaupun telah dilakukan pemeriksaan berhak mengungkapkan ketidakbenaran laporan perpajakannya sebelum diterbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Pajak (SPHP);
2.	Berdasarkan Pasal 25 dan Pasal 27 UU KUP besaran sanksi administrasi saat ditolaknya atau dikabulkannya sebagai dari upaya hukum sebagai hak Wajib Wajib menjadi lebih ringan;
3.	Wajib Pajak harus mengintegrasikan identitas perpajakannya dengan identitas kependudukan berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) UU KUP;
4.	Berdasarkan Pasal 32A UU KUP, penyedia e-commerce wajib melakukan pemotongan atau pemungutan;
5.	Otoritas perpajakan mempunyai hak menagih atas wanprestasi pembayaran angsuran atau penundaan pajak yang masih kurang dibayar seperti yang tercantum dalam Pasal 14 Ayat (1) huruf i UU KUP;
6.	Penyidik pajak berwenang melakukan pemblokiran atau penyitaan aset tersangka sesuai dengan Pasal 44 Ayat (2) UU KUP;
7.	Penurunan sanksi administratif pada SKPKB sebagai produk hukum pemeriksaan pajak berdasarkan Pasal 13 Ayat (3) UU KUP;
8.	Pemberian data oleh Otoritas Perpajakan hanya berlaku pada proses penyidikan, penuntutan, dan kerja sama tertentu sesuai dengan Pasal 34 Ayat (3) UU KUP.

Saran
		Perubahan kebijakan pasca Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan seyogyanya disosialisasikan terus menerus oleh Otoritas Perpajakan mengingat self assesment system dan withholding system yang diberlakukan dalam pemungutan pajak di Indonesia. Hal ini juga merupakan salah satu kunci untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak sesuai dengan yang diharapkan dari diharmonisasikannya peraturan pajak dalam satu undang-undang.
	 
DAFTAR PUSTAKA
A.	Buku
Burton, Richard, 2014, Kajian Perpajakan Dalam Konteks, Kesejahteraan dan 
		Keadilan, Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media

Hidayah, Khoirul, 2020,  Pokok-Pokok Hukum Pajak, Malang: Stara Press

Mulyodiwarno, Nuryadi, 2021, Catatan Tentang Ketentuan Pelaksanaan Undang-
Undang Perpajakan, Depok: PT Raja Grafindo Persada 

Ritonga, Anshari, 2017  Pengantar Ilmu Hukum Pajak dan Perpajakan Indonesia, 
Jakarta: Pustaka El Manar

Saidi, M. Djafar, 2011, Pembaruan Hukum Pajak, Jakarta: PT. Raja Grafindo 
		Persada

Wiradipradja, E. Saefullah, Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan 
		Karya Ilmiah Hukum, (Bandung: Keni Media, 2016

Purwaningsih, Endang,  2022, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Mandar Maju

B.	Jurnal Ilmiah

Ariyanti,  Evie Rachmawati Nur, Nurul Fajri Chikmawati dan Liza Evita, 
		“Penyuluhan Hukum Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Bagi Peserta Didik 
		Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 10 Jakarta Pusat”, Jurnal 
		Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 23 No. 2, (Agustus 2017), hal 265

Ariyanti, Evie Rachmawati Nur, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pengenaan Pajak 
	Penghasilan Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta 
	Kerja”, ADIL: Jurnal Hukum, Vol. 12, No. 2, (Desember 2021), hal. 179
		
Juli. Wan, Joko Nur Sariono, “Hak Dan Kewajiban Wajib Pajak Dalam 
		Penyelesaian Sengketa Perpajakan Di Pengadilan Pajak”, Jurnal Perspektif 
		Vol. XIX No. 3, (September 2014), hal 192

Merliyana, Asep Saefurahman, “Pengetahuan Dan Kesadaran Wajib Pajak Orang 
Pribadi Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam 
Melaksanakan Kewajiban Perpajakan Studi Kasus: Wajib Pajak Orang Pribadi Di Rawamangun Jakarta Timur”, Jurnal Akuntansi dan Manajemen, Vol 13, No. 01, (Maret 2017), hal. 143

C.	Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang-Undang Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU No. 16 Tahun 2009

---------, Undang-Undang Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang 
		Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Pajak Penghasilan, UU 
		No. 36 Tahun 2008

---------, Undang-Undang Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang 
		Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa 
		dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, UU No. 42 Tahun 2009 

---------, Undang-Undang Tentang Cipta Kerja, UU No. 11 Tahun 2020

----------, Undang-Undang Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, UU No. 7 
		Tahun 2021

---------, Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan 
		Pemenuhan Kewajiban, PP No. 50 Tahun 2022

----------, Peraturan Menteri Keuangan Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
		Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pengajuan Dan 
		Penyelesaian Keberatan, Permenkeu No. 202 /PMK.03/2015

---------, Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
		Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT), 
		Permenkeu No. 9/PMK.03/2018

----------, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
		Birokrasi tentang Jabatan Fungsonal Penyuluh Pajak, Permen PAN dan 
		RB No. 49 Tahun 2020 

---------, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
		Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Pajak, Permen 
		PAN dan RB No. 50 Tahun 2020 

----------, Peraturan Menteri Keuangan tentang Account Representative Pada 
		Kantor Pelayanan Pajak, Permenkeu No. 45/PMK.01/2021 

---------, Peraturan Menteri Keuangan Tentang Pajak Penghasilan Dan Pajak 
		Pertambahan Nilai Atas Penyelenggaraan Teknologi Finansial, Permenkeu 
		No. 69 /PMK.03/2022

---------, Peraturan Menteri Keuangan tentang Nomor Pokok Wajib Pajak Bagi 
		Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, Dan Wajib Pajak Instansi 
		Pemerintah, Permenkeu No.112/PMK.03/2022

D.	Situs Internet

Yusuf Imam Santoso dan Herlina Kartika Dewi, Menkeu: Disahkannya UU HPP bisa tambah penerimaan pajak Rp 139,3 triliun pada 2022, https://newssetup.kontan.co.id/news/menkeu-disahkannya-uu-hpp-bisa-tambah-penerimaan-pajak-rp-1393-triliun-pada-2022, diakses tanggal 19 Desember 2022