Page Header

Journal Content

Browse
  • By Issue
  • By Author
  • By Title
  • Other Journals
  • Categories
Current Issue Atom logo
RSS2 logo
RSS1 logo
Information
  • For Readers
  • For Authors
  • For Librarians
Font Size

Journal Help
Keywords BMT, Lembaga Keuangan, Koperasi, Mikro, Syariah Fatwa, Ijtihad jama‟i, Istinbahth al-hukm Hak Pekerja, Kebijakan, Upah Minimum Kabupaten. Kekerasan terhadap perempuan, Alternatif penyelesaian terhadap perempuan Keputusan Tata Usaha Negara, Sengketa Tata Usaha Negara, Keadilan, kepastian hukum, dan kekuatan eksekutorial Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Kerahasiaan Klien, Pemilik Manfaat, Pencucian Uang Komisi Pemberantasan Korupsi, lawful interception, unlawful interception. Manajemen, Risiko, Pembiayaan, Bank Syariah Merek, first to file, Hak Kekayaan Intelektual Optimalisasi, MEA, SNI, dan SKKNI Pembatasan, Perubahan, Undang-Undang, Pengawasan Pemilihan Umum, Pemilihan Umum, Prinsip Pengawas Pemilu. Perkawinan Campuran, Harta Bersama, Hak Milik Perlindungan Hukum, Anak, Perkosaan Politik Hukum, Pengadaan Tanah, UU No. 2 Tahun 2012 Prinsip Syariah, Kebebasan Berkontrak, Maqasyd Syariah. Sadar Hukum, Sadar Wirausaha, Sadar Lingkungan, Pemberdayaan Masyarakat Sanksi, Tindakan, Anak Tindak Pidana Ringan, Mediasi Penal, Pembaharuan Hukum mekanisme penyelesaian, piutang, kurator, kreditor, debitor norma dasar (Grundnorm), hukum positif, hukum kodrat, Pancasila (lima prinsip)

Web Analytics Made Easy - StatCounter Visitor Statistic


Fakultas Hukum, Universitas Yarsi
Jln. Soeprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat 10510
Telp/fax : 021-4269288
User
Notifications
  • View
  • Subscribe
  • Home
  • About
  • Login
  • Register
  • Categories
  • Search
  • Current
  • Archives
  • PUBLICATION ETHICS
Home > Archives > Vol 7, No 1 (2016)

Vol 7, No 1 (2016)

JULI 2016

DOI: https://doi.org/10.33476/ajl.v7i1

Table of Contents

Peran komisi yudisial dalam membangun peradilan yang bersih dan berwibawa
Ridarson Galingging
PDF
1-17
Seberapa penting investasi asing dipertahankan di indonesia
Muhammad Makhfudz
PDF
18-35
Kedudukan notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik dan sebagai pejabat pembuat akta tanah
Yoyon Mulyana Darusman
PDF
36-56
Kewenangan dpr dalam seleksi komisioner kpu
Lusy Liany
PDF
57-75
Pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden republik indonesia pasca amandemen uud nri tahun 1945
Pamungkas Satya Putra
PDF
76-89
Kredit sindikasi dalam perspektif hukum dan peraturan perbankan (studi kasus pada pt bank dki)
Mohamad Kharis Umardani
PDF
90-110
Pemberdayaan masyarakat pesisir Pulau untungjawa dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum dan kemandirian nelayan
Derta Rahmanto, Endang Purwaningsih
PDF
111-125


ISSN: 2597-9884