Page Header

Journal Content

Browse
  • By Issue
  • By Author
  • By Title
  • Other Journals
Current Issue Atom logo
RSS2 logo
RSS1 logo
Information
  • For Readers
  • For Authors
  • For Librarians
Font Size

Journal Help
Keywords BMT, Lembaga Keuangan, Koperasi, Mikro, Syariah Hak Pekerja, Kebijakan, Upah Minimum Kabupaten. Kekerasan terhadap perempuan, Alternatif penyelesaian terhadap perempuan Keputusan Tata Usaha Negara, Sengketa Tata Usaha Negara, Keadilan, kepastian hukum, dan kekuatan eksekutorial Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Kerahasiaan Klien, Pemilik Manfaat, Pencucian Uang Komisi Pemberantasan Korupsi, lawful interception, unlawful interception. Lisensi, Hak Kekayaan Intelektual, Hukum Perjanjian, Indonesia. Manajemen, Risiko, Pembiayaan, Bank Syariah Optimalisasi, MEA, SNI, dan SKKNI Pembalikan beban pembuktian, Tindak pidana pencucian uang, Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Pembatasan, Perubahan, Undang-Undang, Perkawinan Campuran, Harta Bersama, Hak Milik Perlindungan Hukum, Anak, Perkosaan Pilihan Hukum, Kontrak Internasional, Sengketa Hukum Sadar Hukum, Sadar Wirausaha, Sadar Lingkungan, Pemberdayaan Masyarakat Sanksi, Tindakan, Anak Tindak Pidana Ringan, Mediasi Penal, Pembaharuan Hukum Transparansi, Pembagian Tanggung Jawab, Demokratis human trafficking, human rights, criminal act mekanisme penyelesaian, piutang, kurator, kreditor, debitor norma dasar (Grundnorm), hukum positif, hukum kodrat, Pancasila (lima prinsip)


Fakultas Hukum, Universitas Yarsi
Jln. Soeprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat 10510
Telp/fax : 021-4269288

Web Analytics Made Easy - StatCounter Visitor Statistic

User
Notifications
  • View
  • Subscribe
  • Home
  • About
  • Login
  • Register
  • Search
  • Current
  • Archives
Home > Archives > Vol 7, No 1 (2016)

Vol 7, No 1 (2016)

JULI 2016

DOI: http://dx.doi.org/10.33476/ajl.v7i1

Table of Contents

Peran komisi yudisial dalam membangun peradilan yang bersih dan berwibawa
Ridarson Galingging
PDF
1-17
Seberapa penting investasi asing dipertahankan di indonesia
Muhammad Makhfudz
PDF
18-35
Kedudukan notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik dan sebagai pejabat pembuat akta tanah
Yoyon Mulyana Darusman
PDF
36-56
Kewenangan dpr dalam seleksi komisioner kpu
Lusy Liany
PDF
57-75
Pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden republik indonesia pasca amandemen uud nri tahun 1945
Pamungkas Satya Putra
PDF
76-89
Kredit sindikasi dalam perspektif hukum dan peraturan perbankan (studi kasus pada pt bank dki)
Mohamad Kharis Umardani
PDF
90-110
Pemberdayaan masyarakat pesisir Pulau untungjawa dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum dan kemandirian nelayan
Derta Rahmanto, Endang Purwaningsih
PDF
111-125


ISSN: 2597-9884